Jokowi Jamin Tak Ada Resentralisasi Perizinan

Jokowi Jamin Tak Ada Resentralisasi Perizinan – Presiden Joko Widodo (Jokowi) .tak ada resentralisasi pengurusan perizinan berusaha dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) seperti kabar yang berhembus di publik.

“UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari daerah ke pemerintah pusat, tidak, tidak ada,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/10).

Kepala negara mengatakan pemerintah daerah akan tetap memiliki kewenangan tata tertib daerah. Begitu juga dengan pengawasan implementasi implementasi dari perizinan berusaha tersebut.

Namun, implementasi perizinan berusaha di daerah harus mengikuti ketentuan dari pusat terbaru norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dikutip Bloomberg.

“Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh wilayah dan penetapan NSPK dapat diatur dalam peraturan pemerintah,” jelasnya.

Poin perubahan yang ada, sambung Jokowi, berupa memberikan batas waktu bagi proses perizinan berusaha di daerah. Tujuannya, agar proses perizinan tidak terlalu lama lagi seperti yang kerap dikeluhkan sekarang.

“Perizinan berusaha di daerah yang diberikan batas waktu, ini yang penting di sini, sehingga ada kesepakatan tingkat layanan, permohonan persetujuan disetujui bila batas waktu telah terlewati,” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatur kewenangan perizinan untuk izin non berusaha tetap ada di pemda. Dengan begitu, tidak ada perubahan yang terkait berwenang ini.

Powered by WordPress | Theme Designed by: axis Bank bca Bank bni Bank bri Bank btn Bank cimbniaga Bank citibank Bank danamon Bank Indonesia Bank mandiri Bank ocbc bank Panin Bank syaria hmandiri bundapoker dana google gopay indihome kaskus kominfo linkaja.id maybank ovo telkom telkomsel WA